BADAN

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. […]

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan

Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Susunan keanggotaan Banggarditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD. Susunan Keanggotaan Banggarditetapkan dengan keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dengan memperhatikan keterwakilan komisi sebanyak-banyaknya tidak melebihi

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.