Humas DPRD – Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh, 7 (tujuh) fraksi ‘menyetujui’ Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh.
Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (14/11/23) itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, ST didampingi Wakil Ketua Wulan Denura dan dihadiri anggota DPRD lainnya.
Rapat Paripurna diikuti oleh Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman, Forkopimda Kota Payakumbuh, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
“Seluruh fraksi menyetujui Ranperda tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi,” kata Ketua DPRD Hamdi Agus.
Adapun beberapa catatan yang disampaikan:
Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional:
Dalam pengelolaan anggaran, akan selalu ditemui persoalan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka dibutuhkan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Namun terkadang kebijaksanaan itu tidak dipandang baik ketika tidak dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan baik antara lembaga penyelenggara negara yang bermitra ini.
Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan:
Meminta Pemko Payakumbuh untuk berhati-hati dalam hal pengelolaan Belanja Langsung yang bersifat Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, mari pedomani peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedoman pengadaan barang dan jasa, dan gejolak ekonomi makro serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
Fraksi NasDem Bintang Perjuangan meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk segera menyusun dokumen pendukung APBD sehingga Belanja Daerah dapat dimulai pada awal tahun anggaran dan dapat segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi PPP:
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan dukungan dan dorongan serta masukan kepada Pemko Payakumbuh terhadap beberapa program kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan, antara lain:
a. Kegiatan normalisasi Sungai Batang Agam disarankan agar menjadi kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk diselesaikan secara berkelanjutan setiap tahunnya sampai tuntas sesuai dengan rencana awal, walaupun kita sangat menyadari kondisi keuangannya saat ini tapi tentu normalisasi Sungai Batang Agam sangat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
b. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap pada Pemko Payakumbuh untuk mencarikan solusi agar rencana Pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh segera di mulai melalui dana APBD, APBN ataupun bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
c. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap kepada Pemko Payakumbuh untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan harapan Proses Belajar Mengajar berjalan dengan lancar sehingga apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa diwujudkan.
Fraksi Golkar:
Sehubungan dengan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 ini dihimbau kepada PJ Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menegaskan netralitas ASN dan mari sama-sama kita wujudkan pesta demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat, dalam artian Pemilu Badunsanak.
Menganai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, hendaknya dimanfaatkan untuk kebutuhan utama yang dibutuhkan sehari-hari atau bahkan bantuan yang sifatnya produktif agar bisa dikembangkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat tersebut, jangan hanya selalu mengharapkan kapan bantuan datang, ibaratnya yang kita berikan itu pancingan bukan ikannya.
Fraksi Demokrat:
Terkait dengan pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) Fraksi Partai Demokrat berpandangan demi kelancaran pembangunan dan perbaikan sistem di Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh kiranya perlu untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kondisi, posisi serta jumlah enaga harian lepas ini.
Fraksi Demokrat tidak pernah bosan memberikan perhatian khusus agar pemerintah daerah memperbaiki akurasi data data sosial di Kota Payakumbuh agar kebijakan tepat sasaran. Serta mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Fraksi Demokrat berharap dan meminta kepada Pemerintah Daerah serta seluruh OPD-OPD agar apa yang telah disampaikan, dibahas serta diusulkan baik oleh anggota DPRD maupun oleh Badan Anggaran pada RAPBD Tahun Anggaran 2024 ini Alagar benar-benar bisa diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Fraksi Gerindra:
Setelah disahkannya Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami Fraksi Gerindra berharap agar sesegara mungkin direalisasikan pelaksanaannya diawal tahun 2024 sehingga dapat memacu peningkatan PAD.
Fraksi Gerindra mengharapkan kepada setiap OPD agar tetap komit untuk memegang teguh maksud dan capaian program tahun 2024. Birokrasi yang baik dalam melayani publik, akan menjadi kunci kesuksesan setiap OPD dalam menggunakan anggaran.
APBD Tahun Anggaran 2024 sebentar lagi akan disahkan, dan bila nanti sudah bisa dipergunakan, maka pergunakanlah anggaran tersebut sebaik-baiknya, dan kami selaku Dewan tetap melakukan pengawasan dan kontrol sesuai dengan tugas dan fungsinya secara proporsional.
Fraksi PKS:
Penurunan kemiskinan ekstrim serta mengurangi kesenjangan ekonomi masih menjadi perhatian kita bersama pada tahun 2024, oleh karena itu Pemko Payakumbuh perlu senantiasa memberikan stimulan dan fasilitas pada Masyarakat yang retan ekonomi serta kebijakan yang pro pada kesejahteraan rakyat.
Tahun 2024 merupakan tahun politik dan tahun suksesi kepemimpinan, oleh karena itu perlu ada adanya upaya dari seluruh stakeholder baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, agar suasana dan situasi bisa terkendali dan berjalan dengan baik.
Ketahanan pangan masih menjadi isu strategis kedepannya baik di tingkat regional maupun tingkat internasional. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan, program serta gerakan yang kongkrit dalam mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan.
“Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, selanjutnya akan dilaksanakan rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 ini,” pungkasnya. (dprd)